Bupati Mirna Annisa Komitmen Bangun Kawasan Ekonomi Khusus di Kendal

Kendal – Pemerintah Pusat menargetkan Kawasan Industri (KI) Kendal yang statusnya akan naik menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 2019. Dalam waktu 5 tahun ke depan, Kawasan  ini  mampu menjaring investasi senilai US$5 miliar atau sekitar Rp70 triliun.

Bupati Kendal dr . Mirna Anissa, M.Si. dan Pengelola Kawasan Industri Kendal menyatakan komitmennya, Kawasan Ekonomi Khusus yang akan dibangun di Kabupaten Kendal akan segera dibangun dan dalam 3 tahun ke depan akan selesai seluruhnya. Hal tersebut disampaikan Bupati di hadapan para Direktur jendral dari Kemenkumham, Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam kunjungannya ke Kawasan Industri Kendal di Kecamatan Kaliwungu dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Kendal, pada 3 Oktober 2019 lalu.

Pemkab Kendal telah menyiapkan komitmen untuk menorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus yang mencakup lahan 4.500 Hektar dengan berbagai persiapan yang merupakan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Kendal sebagai cikal bakal Kawasan Ekonomi Khusus di Jawa Tengah.

“Dengan didorong semangat untuk mensejahterakan masyarakat, kami bertekad bulat berkomitmen membangun kawasan industri  ( Kawasan Ekonomi Khusus ) di Kabupaten Kendal yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyumbang peningkatan ekonomi sebesar 7 % untuk Jawa Tengah,” tandas Bupati Kendal.

Persiapan yang dilakukan yakni pembangunan Kendal Port agar terintegrasi dengan kawasan industri untuk efisiensi biaya logistik, percepatan pembangunan jalur pipa dan supply gas Kendal–Semarang. Demikian halnya dengan percepatan pembangunan Harbour Toll Road yang direncanakan beroperasi tahun 2023 dan percepatan pembangunan bendung karet di Sungai Blorong untuk penyediaan air baku 200 liter per detik.

Pihak developer KEK yakni Kawasan Industri Kendal melalui Direktur Executive Didik Purbadi mengatakan, dalam proyeksi investasi tahap I ( 1000 Ha ) menargetkan Rp. 250 hingga Rp. 270 trilyun dengan jumlah 300 perusahaan. Realisasi yang telah dicapai hingga Juli 2019 sebesar Rp. 7,7 Triliun dengan 56 tenant (perusahaan) dari 6 negara yang menempati lahan seluas 86 Hektar. “Kami telah mempersiapkan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus yang diharapkan segera terealisasi. Industri – industri utama yang ada di KEK yakni industri tekstil dan pakaian jadi ( fashion ), makanan dan minuman, mebel ( furnitur ), logistik dan industri manufaktur elektronik dan otomotif,” katanya.

 

Persiapan KEK

Untuk mematangkan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Kendal, Kementrian Keuangan melalui Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Dr. Robert Leonard Marbun bertemu dengan Bupati Kendal dr. Mirna Anissa, M.Si yang didampingi Wakil Bupati Kendal Drs. Masrur Masykur, Sekda Kendal Moh. Toha, ST, M.Si. beserta kepala OPD terkait antara lain Kepala Bakeuda Drs Agus Dwi Lestari, Kepala Baperlitbang Drs. Agus Sumaryono dan Plt. Kepala DPMPTSP, Anang Widiasmoro di Ruang Ngesti Widhi pada tanggal 14 Oktober 2019.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Kendal menyatakan Pemkab Kendal menyatakan kesiapan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus yang diproyeksikan akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah sebesar 7 Persen”.  Sejak 2016, kami mulai menata kawasan industri di Kaliwungu yang saat itu belum ada kemajuan yang signifikan. Dan ketika Kabupaten Kendal dipercaya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, kami telah mempersiapkan diri dengan kebijakan yang berpihak pada investor termasuk perijinan yang mudah, infrastruktur dan bebas pajak,” terangnya.

Bupati Mirna juga mengungkapkan, Pemkab Kendal akan mensinergikan KEK dengan industri wisata berupa Desa Wisata yang menonjolkan wajah asli desa dan alamnya serta keberadaan BumDes di 266 desa. Pemerintah Pusat diwakili Dr. Robert Marbun mendukung upaya Pemkab Kendal dalam membangun KEK mulai penyediaan perijinan yang mudah, sarana dan parsarana pendukung dan hal lain terkait. “

Pendekatan yang dilakukan Pemkab Kendal dalam mewujudkan KEK dilakukan senantiasa menjalin komunikasi yang baik dengan semua phak terkait. Jangan sampai ada social Cost yang tinggi. Semua pihak terutama masyarakat di Kabupaten Kendal merasakan peningkatan ekonomi lantaran keberadan KEK yang seharusnya memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dukungan untuk investasi di KEK dari sudut perpajakan, Kepala Kanwil Pajak Jawa Tengah Suparno mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi supaya tidak ada masalah terkait pajak nantinya di KEK. “Kami pada prinsipnya tidak akan membebani investor dengan pajak dan justru mendukung keberlangsungan KEK,” katanya.

 

Dukungan Pelabuhan Niaga Kendal

• 

Pelabuhan Niaga Kendal ini diharapkan bisa membawa satu iklim baik yang mampu meningkatkan pertumbuhkan ekonomi seperti apa yang diinginkan oleh Pemerintah, yaitu untuk membawa kemajuan Indonesia terutama di Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal khususnya terkait Kawasan Ekonomi Khusus Kendal.

Bupati Kendal mengatakan, dirinya mempunyai harapan besar dengan adanya Pelabuhan Tanjung Kendal yang sudah beroperasional, terutama setelah peresmian Dermaga Perniagaan.

Support  Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap adanya Pelabuhan Tanjung Kendal sangatlah tinggi, dan harapannya akan berdampak positif yaitu mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pembangunan dan pengembangan KEK di Kabupaten Kenda Pelabuhan Tanjung Kendal sebenarnya inginkan dioperasikan pada tahun 2017, akan tetapi statusnya masih dibawa Wilayah Tanjung Mas Semarang. Namun dengan adanya perubahan struktur penggunaan pelabuhan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No. 432 pelabuhan Kendal ini menjadi Rencana Induk Pelabuhan Nasional, yang mana untuk izin operasionalnya melalui Gubernur, dan baru keluar pada 4 September 2019. Tim Handal.